tENtaNg NikaH

nikah sirriNiKaH diBawaH

TaNgaN…


Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang¬undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

KETENTUAN HUKUM

Peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negativelmudharat (saddan lidz-dzari ‘ah).

Pernikahan Dibawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.[1]

Perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori zina murni, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

  • Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Hal ini sangat bertentangan dengan maksud-maksud syari’ah.
  • Karena tidak adanya pemberitahuan dan walimah maka perkawinan ini tidak ubahnya dengan zina tersembunyi.
  • Tanpa ada ketentuan untuk menyediakan tempat dan mahar.[2]

AKIBAT HUKUM

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinana.

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

3. Sahnya Perkawinan

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah,terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Syiri’).

4. Pengesahan Perkawinan

Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. [3]

Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

  • dalam rangka penyelesaian perceraian;
  • hilangnya akta nikah;
  • adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  • perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
  • perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.

Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. [4]

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.[5]


[1] halal guid, Fatwa MUI Nikah Dibawah Tangan, http://www.halalguide.info/content/2006

[2] Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, Jakarta: CV. CENDEKIA SENTRA MUSLIM (anggota IKAPI), 2002, h.58-59

[3] lbh apik, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, www. Lbh-apik.or.id/fact/2007

[4] pikiran rakyat, Dampak Perkawinan dibawah Tangan, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006

[5] Ibid, http://www.lbh-apik.or.id


NiKaH Mut’aH (KaWin KoNtrak)

kawin kontrak Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin kontrak (nikah Mut’ah) yang saat ini praktek kawin kontrak tersebut tidak sedikit di jalani oleh masyarakat Indonesia khususnya di daerah kawasan Puncak, meskipun keharamannya masih dalam pro kontra antara yang menyatakan kawin mut’ah sudah dilarang dan yang menyatakan kawin mut’ah masih tetap berlaku. Namun keberadaannya sangat tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim. Menurut pendapat yang pro  adalah jelas bahwa kawin kontak (nikah mut’ah) telah dilarang oleh Rasulullah SAW walaupun benar bahwa Rasulullah terbukti membolehkan nikah mut’ah ini pada masa sebagian perang (pada permulaan islam) dan terbukti pula tanpa syak (ragu), bahwa Rasulullah melarangnya dalam suatu larangan umum dan diharamkan dengan satu keharaman yang abadi (untuk selama-lamanya)[1], selain itu nikah mut’ah juga bertentangan dengan hukum-hukum Al-qur’an tentang perkawinan, talak, iddah dan waris karena dalam kawin kontrak ini tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai ke empat hal itu.[2] Dan yang menurut yang kontra di antaranya adalah nikah kontrak itu merupakan lembaga lain untuk menghindarkan seseorang berbuat zina yaitu sebagai jalan keluar dari kondisi yang menekan secara psikologis terhadap kaum pria dan wanita yang kehidupannya telah terjebak dalam situasi modernitas.[3]

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat diantara para imam dan ulama amshar (Dunia) kecuali hanya kelompok ulama syiah yang menghalalkan nikah mut’ah dengan menggunalkan dalil hadist yang menerangkan dibolehkannya nikah semacam itu. Padahal hadist tersebut disampaikan oleh Rasulullah sebelum adanya larangan

nikah mut’ah, berarti hadist yang dipakai oleh syariat adalah hadist yang menghapus bukan hsdis yang dihapus. Melakukan sesuatu yang telah dihapuskan hukum keberlakuannya jelas tidak boleh, mendekati perbuatan yang jelas telah dihapuskan hukumnya sama saja dengan melanggar batas syariat Allah dan agamanya.

Melihat dari masih maraknya praktek kawin kontrak yang ada di Indonesia, maka dengan itu diperlukan adanya sanksi dan diperlukan adanya landasan pijakan hukum untuk memprosesnya.

Difinisi Nikah Mut’ah dari Beberapa Pendapat

Definisi tentang kawin kontrak (nikah mut’ah) dalam beberapa pendapat sangat beragam, hal ini disebabkan dari bagaimana cara pandang manusia itu sendiri dan tidak lepas dari karakter serta latar belakang kehidupan manusia yang melihatnya. Definisi ini penting dikemukakan karena sangat penting kaitannya dalam merumuskan batasan hukum yang terkait di dalamnya, ada beberapa definisi yang dapat ditampilkan, guna mendapatkan definisi yang memadai, antara lain:

  1. Dalam kamus Lisan al-‘Arab, ibnu Manzur mengatakan “Mut’ah” adalah bersenang-senang dengan perempuan, tetapi kamu tidak mengawininya kekal bersamamu. Dan Al-Azhari berpendapat, “Al-Mataa’u adalah setiap yang bermanfaat.[4]
  2. Definisi Mut’ah dalam istilah ulama, Mut’ah yaitu akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun waktu yang pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak.[5]
  3. Menurut istilah fiqh “ Nikah Mut’ah” adalah seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkannya, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya jika salah satu dari keduanya mati sebelum berakhirnya masa nikah mut’ah itu.[6]
  4. Masdar F. Mas’udi dalam bukunya Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, mendefinisikan nikah Mu’ah sebagai berrikut: secara harfiyah nikah mut’ah adalah nikah enak-enakan, nikah untuk sekedar memenuhi dorongan seksual. Dalam literature fiqh, nikah mut’ah didefinisikan sebagai kawin kontrak, nikah untuk jangka waktu tertentu (nikah mu’aqqat) samapi hajad seksualbterutama dari laki-laki terpenuhi. Begitu masa kontrak habis, habis pula ceritanya; tidak ada pembagian waris, tidak ada pertanggungjawaban keturunan.[7]
  5. Kawin Mut’ah  juga dinamakan kawin muaqqat artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin terputus. Kawin mut’ah yaitu senang-senang karena akadnya hanya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki dan perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan. Tidak ada talak dan tidak ada hak waris mewarisi.[8]
  6. 6. Muhammad Malullah dalam bukunya Menyingkapi Kebobrokan Nikah Mut’ah, berpendapat bahwa masalah kawin mut’ah adalah topik yang banyak diperbincangkan, apalagi setelah kendali pemerintah di Iran dikuasai oleh para Ayutullah, dan mereka mengeluarkan dana miliaran untuk mencetak kitab-kitab mahzab Ar-Rafidhah, mahzab ini diantara ajarannya mengajak dengan terang-terangan melakukan perzinaan dan perbuatan yang keji dengan temeng nikah mut’ah.[9]
  7. 7. Kata-kata Mut’ah pada dasarnya memberi kesenangan dan meningkat tinggi, Mut’ah adalah uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang di ceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati), mut’ah yang mutlak di jadikan dasar hidup bagi pria untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dari wanita tanpa syarat, ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau biasa dinamakan “kawin kontrak”, dalam islam hal ini tidak di sebut “perkawinan” sebab tidak memenuhi syarat kesucian niat, tidak disasari atas pendirian keluarga sakinah, kontrak seperti ini ibarat mengontrak orang untuk bekerja.[10]
  8. 8. Menurut Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Abdus Salam Nawawi. Kawin kontrak dikenal dengan istilah nikah mut’ah, menurut beliau nikah mut’ah terjadi pada masa Rasulullah.”waktu itu kondisinya darurat, sedang dalam peperangan. Saat itu Rasulullah mengijinkan tentara yang terpisah jauh dengan istrinya untuk melakukan nikah mut’ah, dari pada melakukan penyimpangan, namun Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota mekkah pada tahun 8 H/630 M. sifat mut’ah ini lebih menitik beratkan pada kesenangan yang dibatasi oleh waktu tertentu, sebagian besar ulama Islam mengharamkannya, menimbang dari segi tujuan pembentukan rumah tangga, belia menyatakan tidak menyetujui praktik ini.
  9. 9. Menurut hakim agung Rifyal Ka’bah berpendapat bahwa kawin mut’ah lebih mengarah pada kesenangan belaka. “ itu Cuma kawin main-main dengan tujuanuntuk bersenang-senang. Kalau kita pakai common sense, akal sehat, praktik ini akan tidak dapat diterima karena kawin kontrak bertentangan dengan prinsip pernikahan yaitu kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi, dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.[11]

Difinisi Nikah Mut’ah

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan definisi sebagai berikut, nikah mut’ah bukanlah suatu pernikahan yang diridhai Allah karena praktik semacam ini menyimpang dari Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat-ayat Al-qur’an mengenai talak, iddah, dan waris sebab mut’ah sendiri berarti bersenang-senang yaitu suatu akad yang nilainya sangat rendah hanya sebatas perjanjian biasa yang dilaksanakan dalam batas waktu tertentu, setelah berakhirnya kesepakatan antar kedua belah pihak maka berakhirlah perjanjian itu, tanpa talak, tanpa waris-mewarisi dan tanpa pertanggungjawaban keturunan.

Sebab Akibat yang Ditimbulkan

Timbulnya praktik kawin kontrak yang saat ini terjadi di Indonesia khususnya di kawasan puncak belajangan ini berawal dari marjinalisasi masyarakat petani Indonesia. Ketika lahan menyusut, yang terjadi adalah tidak adanya lahan yang digunakan untuk bertani padahal bertani adalah kemampuan utama mereka untuk menghidupi kesulitan hidup. Jumlah penduduk bertambah, akibatnya daya tampung pekerja industri tidak memadai. Industrialisasi yang gagal semasa orde baru hanya  mewariskan harga mati, sehingga banyak korban PHK dan menjadi pengngguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, akibatnya pemahaman cepat kaya dan hidup enak bagi generasi muda saat ini

telah menjadi impian yang mudah diraih. Alhasil kawin kontrak pun menjadi solusi bagi mereka. [12]

Fenomena ini juga tampak dalam bentuk nikah sirri, nikah ini merupakan sebuah praktek pernikahan yang dianggap sah secara agama ketika dihadiri oleh mempelai, wali, 2 orang saksi, disertai ijab dan qabul. Persoalan muncul ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Karena bukti tertulis yang menguatkan adanya ikatan pernikahan itu tidak ada. Sehingga ketika terjadi sesuatu seringkali perempuan menjadi korban. Padahal UU Perkawinan No.1 th.1974 telah mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan.

Dalam sebuah seminar mengenai pemasaran daerah tujuan wisata tanggal 28 juni 2002 Wapres Jusuf Kalla sempat menyampaikan ucapan kontraversial yang memancing kemarahan masyarakat, pak JK menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan banyakknya kawin kontrak yang dilakukan oleh turis-turis Arab di kawasan puncak, sebab meskipun perempuan ini akhirnya diceraikan, para janda ini dapat memperbaiki keturunannya menjadi lebih cantik dan tampan bak atris dan actor senetron.[13]

Sungguh sangat menyayat hati jika fimikiran seperti itu menjadi anggapan yang baik bagi setiap orang, yang jadi permasalahan bagaimana jika tanpa jaminana masa depan, tentu anak-anak hasil kawin kontrak itu akan sangat sulit menjadi aktris atau aktor andal, alih-alih menjadi aktor mereka justru dapat kembali terjerat dalam lingkaran syetan yang membelenggu ibu mereka, yakni kemiskinan dan praktik kawin kontrak. Pihak perempuandalam praktik kawin kontrak tidak lebih dari sekedar komoditas seks, kawin semacam ini hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan protitusi terselubung.[14]

Perkawinan pada umumnya harus mempunyai tanggungjawab diluar dari semata melampiaskan hawa nafsu, maka perhatikannlah perkawinan islam secara tuntas dan antusias, sebab perkawinan itulah yang akan menentukan pribadi bangsa, apabila rumah tangga tidak terdiri atas dasar yang benar, susunan atas cinta palsu dan pelepasan tanggungjawab hal ini sama dengan pemerkosaan disertai pembunuhan yang sadis.[15]

Praktik-praktik pekawinan semacam ini sering kali sekedar menjadi “modus operandi” yang banyak berorientasi pada pemuasan syahwat laki-laki, tentu saja hal ini menempatkan

perempuan sebagai pihak yang lemah baik secara sosial dan hukum, serta menjadikannya sebagai kelompok yang tak terlindungi, ibarat pepatah habis manis sepah dibuang.[16]

Alhasil jika melahirkan anak hasil praktik kawin kontrak, si anak tidak akan tahu siapa ayahnya. Apalagi jika si bayi dibuang karena sang ibu tidak sanggup merawatnya, nasip anak akan semakin memprihatinkan. Dari sisi Undang-undang perkawinan dan Undang-undang kewarganegaraan praktik ini merupakan pelanggaran hukum. Karena sesuai dengan peraturan perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal.[17]

Lemahnya hukum positif

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur kawin kontrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilaksanakan pembaharuan dalam hukum perkawinan, karena ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain, contohnya : warga negara asing yang biasanya merupakan pelaku praktik kawin kontrak dijerat dengan peraturan soal keimigrasian, bagaimana dengan warga lokal yang melakukan praktik ini karena praktik tersebut tidak selalu dilakukan oleh warga negara asing.

Dasar Hukum Islam

I. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut’ah antara lain:

a. Firman Allah SWT:

”Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau jariah[18] mereka miliki, maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela” (QS.Al-Mu’minun[23]: 5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut’ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut:

  1. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperolehharta warisan.
  2. Iddah mut’ah tidak seperti iddah nikah hanif.
  3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan     kebolehan beristri empat, sedangkan tidak demikian dengan mut’ah.
  4. Dengan melakukan mut’ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri, sebab mut’ah itu tidak menjadikan wanita bersetatus menjadi istri dan tidak pula bersetatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut’ah termasuk didalam firman Allah SWT:

“Barang siapa mencari selain dari pada itu (zina dan sebagainya), makamereka itulah orang yang melampaui batas”(QS.Al-Mu’minun[23]:7).

  1. Nikah mut’ah bertentangan dengan persyari’atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (lattanasul).
  2. Nikah mut’ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah negara Republik ndonesia (antara lain UU. No.1/ 1974 dan KHI). Padahal, peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan antara lain, firman Allah:

“Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu…” (QS. An-Nisa’[4]: 59)

kaidah fiqhiyah: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.[19]

b. Sulit kita memastikan bahwa anak yang lahir dari hasil praktik kawin kontrak hanya memiliki satu ayah, karena ibunya dapat mengikat pernikahan dengan siapapun setiap saat. Atas dasar itu semua dank arena hadis dari Rasulullah mengenai pengharaman sistem perenikahan mut’ah, maka jumhur ulama menrtapkan bahwa nikah mut’ah haram hukumnya.[20]

c. Al Qurthubi meriwayatkan diharamkannya nikah mut’ah dari Said Ibnu Musayyab, Aisyah dan Al Qasim Ibnu Muhammad. Sedangkan Daruquthi meriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib r.a. Ali berkata, “Rasulullah SAW telah melarang nikah mut’ah. Dan nikah mut’ah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang belum mendengar tentang berita keharamannya. Tetapi, setelah turun ayat nikah, talak, iddah, dan hak hukum waris di antara suami-istri, maka izin nikah mutah di hapus.[21]

d. Mereka yang mengharuskan hukuman diterapkannya berdasarkan riwayat Al Quthubi yaitu, bahwa Amirul Mukminin Umar r.a menyatakan, “Tiada seorang pun pelaku nikah mut’ah dihadapkan padaku, melainkan akan aku rajam dengan batu”.[22]


[1]Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut’ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, (Jakarta: Lentera Basrimata,1999), cet.1, h.11

[2]Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet.3, h.36

[3] Ibid, h.57

[4] Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Dar al-Ma’arif, Kairo, jilid V, h. 4127

[5] Muhammad Fu’ad Syakir, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), cet.1, h.65

[6] A. Muhammad Al Hamid, Pandangan Ahlu Sunnah Tentang Nikah Mut’ah,(Surabaya: Yayasan Pereguruan Islam,1995), cet.2, h.1

[7] Ibid, h.14-15

[8] Ibid, h.36

[9] Muhammad maululah, Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut’ah, (Jakarta: pustaka Firdaus,1997), cet. 4, h.1

[10] Fuad Moch. Fachruddin, Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam, (Jakatra: Pedoman Ilmu Jaya,1992), cet. 1, h. 70-72.

[11] Berita, Kawin Kontrak Antara Hukum dan Realita, www. Hukumonline.com, 2006

[12] Metropolitan, Marjinalisasi kaum Perempuan Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, www. Kompas.com,2006.

[13] Swara Rahima, Ketika Kalla Menyampaikan Fatwa, www. rahima.or.id, 2006

[14] ibid, hukumoneline.com

[15] ibid, h.75.

[16] ibid, rahima.or.id

[17] ibid, compass.com

[18] jariah : hamba sahaya yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat diluar peperangan agama, yang sekarang sudah tidah ada lagi.

[19] Halal Quide, Keputusan Fatwa MUI Tentang Nikah Mut’ah, www. halalquide.info, 2006.

[20] Ibid, h.19-20.

[21] Ibid, h.26.

[22] Ibid, h..72

Pentingnya
PENCATATAN PERKAWINAN

1. DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan akta nikahyang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. PENCATATAN BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang jelas tentang pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam putusannya nomor 024/G.TUN/1997. PTUN Jkt, menyatakan bahwa KCS tidak berwenang menolak pencatatan penganut kepercayaan. Sampai saat ini ternyata KCS tidak mau melaksanakan putusan-putusan tersebut dan KCS menyatakan tunduk pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya melarang KCS mencatat perkawinan penganut kepercayaan.

Perbuatan KCS ini jelas bertentangan dengan keputusan-keputusan yang telah ada dan bertentangan pula dengan pasal 16 ayat 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984 yang intinya menyatakan kewajiban bagi negara peserta, termasuk Indonesia, menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

3. AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATNYA PERKAWINAN

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah.
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu.
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan.
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

4. SAHNYA PERKAWINAN

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Syiri’).

5. PENGESAHAN PERKAWINAN

Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalanipun akan memakan waktu yang lama.

6. CATATKAN PERKAWINAN ANDA

Pencatatan perkawinan amatlah penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak Anda, seperti warisan dan nafkah bagi anak-anak Anda. Jadi sebaiknya, sebelum Anda memutuskan menjalani sebuah perkawinan di bawah tangan (nikah syiri’), pikirkanlah terlebih dahulu. Jika masih ada kesempatan untuk menjalani perkawinan secara resmi, artinya perkawinan menurut negara yang dicatatkan di KUA atau KCS, pilihan ini jauh lebih baik. Karena jika tidak, ini akan membuat Anda kesulitan ketika menuntut hak-hak Anda.[1]



[1] http://www.lbh-apik.or.id/fact-14%20penct.%20perkawinan.htm – 8k

Responses

  1. Kala gundah sudah menyapa mari bersihkan hati,niatkan sepenuh hati untuk melangkah segera..;)
    tapi kalau belum sanggup,hati-hati bawa hati…
    mencatatkan pernikahan sangat penting, hal ini untuk hak kaum hawa lho…


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: