Oleh: Sulis Syakhsiyah Annisa | 17 Agustus 2009

POLITIK HUKUM DALAM POSITIVISASI HUKUM ISLAM BIDANG EKONOMI

draftbigHukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.[1]

Saat umat Islam kuat secara politik, dengan city state Madinah,[2] hukum Islam dan poltik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meski tanpa menyebut secara tegas hukum Islam sebagai pedoman negara. Negara Madinah dengan piagam madinah,[3] malah tidak disebut sebagai negara Islam. Namun, konstitusi Negara tersebut, sanggup mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang majemuk.

Untuk konteks Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hokum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hokum.[4] Termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

Positifisasi hukum syariah dibidang ekonomi telah dimulai sejak ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang diamandemen Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai Perbakan Syariah pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi idiologis menyangkut relasi antara Islam dan Negara, setra pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam “boleh” berperan di ruang public. Asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku permanen sebab ia berupah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan politik pada lefel Nasional sera dinamika komunikasi politik antar umat Islam dan Negara.

Sejalan dengan tumbangnya orde baru ( Islam dimarjinalkan), peluang politik hokum Islam semakin terbuka lebar yang ditandai dengan sikap permisif Negara terhadap Islam.

Inilah yang menjadi latar belakang masalah yang menggugah untuk kami teliti mengenai kebijakan Negara terhadap hokum Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses “positivisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, hukum syariah diterima oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.

Aspek hukum perbankan syariah, khususnya di Indonesia merupakan bidang yang baru di bidang ilmu hukum dan masih memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu hukum ini di masa mendatang.

Interaksi yang intense antara hukum nasional dan hukum Islam telah menjadikan bidang ilmu ini sangat menantang dari aspek hukum maupun dari aspek politik. Perkembangan dari peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang perbankan dan keuangan syariah belum diikuti secara memadai oleh studi ilmu hukum.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam tersebut telah menjadikan bidang ilmu hukum ini menarik untuk didalami. Setelah sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah.

Keberhasilan pengembangan ilmu hukum perbankan/keuangan syariah ini akan dapat menentukan keberhasilan pengembangan ilmu-ilmu hukum lainnya yang bersumberkan dari agama (Islam).

Pada lembar pertama surat yang ditandatangani oleh ketua komisi XI  DPR RI, H.M.Paska Suzeta pada tanggal 13 September 2005 dengan nomor surat TU 00/59/KOM.XI/1/2005  yang ditukjuukan kapada wakil ketua DPR RI  disebutkan bahwa dasar pengajuan RUU usukan in isiatif komisi XI DPR RI Tentng PS sebagai berikut :[5]

  1. Bahwa RUU PS merupakan RUU yang menjadi prioritas nomor 14 dari DPR RI tahun siding 2004-2005.
  2. Bahwa Perbankan Syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, ksetabilan Dunia Perbankan Nasional.
  3. Bahwa Perabankan yang mempunyai pinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khususs sesuai dengan peraturan PerUU agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya.
  4. Bahwa untuk memberikan landasan hokum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah diperlukan UU PS.

Adapun penggagas RUUPS adalah Departemen Keuangan yang mendapat dukungan dari Departemen Agama dan masyarakat ekonomi Islam.

Sikap Anggota Komisi XI Terhadap Perbankan Syariah

Untuk mempermudah pemahaman dalam menyikapi Anggota Komisi XI DPR RI, maka kami membagi sikap anggota Komisi XI dalam tiga macam kelompok sebagai berikut:

Kelompok pertama, adalah mereka kumpulan orang-orang yang berjuang dalam menegakkan panji-panji Ekonomi Islam di Indonesia dengan diwujudkan dalam bentuk komitmen dan konsistensi perjuangan mereka melalui keterlibatan aktif selama persidangan pembahasan RUU PS merea adalah Harry Azhar Aziz dari Golkar, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Drajat Hari Wibowo dari PAN.

Kelompok kedua, adalah mereka yang ikut dalam rapat tapi tidak ikut dalam penandatanganan lembaran usulan inisiatif namun ketika rapat mereka hanya diam mereka adalah Awal Kusumah, Melchias El Mekong, Bobby Suhardiman, Herman Wiydananda, Hamda Yandhu, Ahmad Hafid Zawawi dan Nurlif dari Golkar. H. MS. Latif, Andi Rahmat, Lutfi Hasan, dan Rama Pratama dari PKS. Ari Wijanarko, Yusuf Faisal, Bachruddin dan Ali Maskur Musa dari PKB. I Gusti Agung, Rai Wijaya, Olly Dondokambey dan M. Sirait dari PDIP. M Yasin Kara dari PAN. Habil Marati, Uray Faisal dan Sofian Usman dari PPP. Fera Febriayanti, Tri Yulianto, Saidi Butar Butar, Albert Yaputra, syarif Hasan dan Irgan Tanjung dari Demokrat. Diah dari PBR. Yusran Ihza Mahendra, Inya Ray, Ardi dan Anton Mashur dari BPD.

Kelompok terakhir, adalah mereka orang-orang yang tidak mendukung rancangan Perbankan Syariah yaitu Retna Rosmanita Situmorang dan Walman Siahaan dari PDS.[6]

Hal ini dapat kita lihat pada argument dari PDS. PDS menilai,  “ Berdasarkan keyakinan kami  NKRI adalah Negara berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan Negara agama yang terdiri dari lebih 500 etnis”.[7] Namun meskipun menolak membahas RUU PS, Retna tetap minta untuk ikut menjadi anggota panitia kerja. “ Saya sudah minta izin pak ketua”  ujar Retna ketika ditanyai oleh ketua Komisi apakah akan tetap ikut PANJA.[8]

Kepedulian Anggota  Komisi XI DPR RI Terhadap Perbankan Syariah

Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2006, telah dilakukan sebanyak empat kali persidangan, sedang pertama digelar pada hari selasa tanggal 9 Mei 2006 yang diadakan dengan pihak DSN MUI dan Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia, maka tercatat dari 52 oarng Anggota Komisi XI hanya 7 orang atau 13,46% yang berkomentar yaitu : Harry Azhar Aziz Golkar, M Yasin Kara,  Drajat Hari Wibowo dan Marwoto Mintiharjono dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dari PDIP.

Pada rapat selanjutnya yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2006 dengan menghadirkan Deputi Gubernur BI, tercatat hanya 9 orang bersuara atau 17,3% yaitu: Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dan Amin Said dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dari PDIP, Walman Siahaan dari PDS, Fera Febrianti dari Demokrat.

Pada rapat dengar dengar pendapat ke tiga dengan pihak ASBISINDO, Rabu tanggal 17 Mei 2006 tercatat hanya 8 oarng yang bersuara atau 15,3% yaitu: Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Andi Rahmat  dan Nur Sanita Nasution dari PKS,  Ari Wijanarko dari PKB, Yunus Yosfiah dan Habil Marati dari PPP, Dudhie Makmun dari PDIP.

Pada rapat keempat 11 Juli 2006 dengan menghadirkan para pakar Ekonomi Islam tercatat hanya 9 orang yang bersuara atau 17,3% yaitu Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dan I Gusti Agung dari PDIP, Retna Rosmanita Situmorang dari PDS.

Dari rekaman empat kali persidangan berlangsung ada sebanyak 18 orang atau 34,6% anggota Komisi XI yang berkomentar dan bertanya memberikan usulan serta tanggapan, dari 18 orang yang melakukan komentar hanya 8 orang atau 15,3% , mereka adalah Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dan Drajat Hari Wibowo dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Igusti Agung dari PDIP, Retna Rosmanita Situ Morang dari PDS.[9]

Tingkat keaktifan dan keseriusan Anggota Komisi XI DPR RI dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

Frasi Jumlah Anggota Jumlah yang Aktif Prosentasi
Golkar 12 orang 1 orang 8,3%
PAN 5 orang 2 orang 40%
PDS 2 orang 1 orang 50%
PPP 6 orang 1 orang 16,6%
PKB 5 orang 1 orang 20%
PKS 4 orang 1 orang 25%
Demokrat 6 orang 0
PBR 1 orang 0
Pelopor 2 orang 0
PDIP 9 orang 1 orang 11,15%
Total 52 orang 8 orang 15,3 %

Sumber: Dokumen rapat dengar pendapat komisi XI tahun sidang 2006.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perumusan RUU Perbangkan Syariah

1. Pengaruh tekanan dari luar

Tekanan dari luar yang dimaksud adalah yang datang dari luar lingkaran pengambilan keputusan. Namun dengan segala penyebabnya kemudian mempunyai pengaruh yang cukup menentukan dalam proses perumusan kebijakan, tekanan demikiann dapat saja berasal dari individu, kelompok, atau organisasi social polotik ekonomi dan kesosial kemasyarakatan.

2.  Adanya kecenderungan para anggota komisi XI yang mengikuti kebiasaan para pendahulunya (konservatif)

Pergantian pimpinan belum tentu mengubah secara fundamental subtansi dan arah kebijakan yang ada, apalagi jika pergantian tersebut lebih lemah dibandingkan pendahulunya. Oleh karena itu terdapat kecenderungan para pemimpin baru untuk lebih bersifat konservatif dan mengikuti atau meneruskan saja berbagai kebijakan yang telah dibut oleh pendahulunya, tanpa banyak melakukan refisi karena takut membuat kesalahan atau kegagalan.

3. Adanya nilai-nilai pribadi dari perumus kebijakan

Faktor ini sangat berkaitan erat dengan upaya untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi, dan kedudukan. Misalnya pada awal perumusan RUU PS Retna Rosmanita Situ Morang dan Walman Siahaan dari faksi PDS mendukung RUU PS tersebut namun, karena mereka berdua beragama Kristen akhirnya pada pembahasaan menjelang akan dipararipurnakan mereka merarik dukungan terhadap RUU tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena pertimbangan politik yang bersangkutan. Sehubung mereka mewakili orang-orang nasrani yang tentunya demi menjaga nama baik mereka dihadapan para pemilihnya, sehingga bila mereka ikut serta dan mendukung regulasi tersebut bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh kelompoknya sehingga pada priode berikutnya kursi mereka terpaksa ditinggalkan karena tidak terpilih kembali menjadi senator.

4. Pengaruh kelompok atau lembaga lain

Di dalam lembaga legislatif pengaruh lembaga atau instansi lain kerap kali berperan dan bahkan tidak jarang menentukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini terutama sekali bila kebijakan yang dibuat memiliki keterkaitan yang erat dengan sekto-sektor lainnya.[10]

Keterikatan UU No.3 Tahun 2006, UU No.10 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 dengan Ekonomi Syariah

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif, yang juga disebut sebagai lembaga politik secara tegas mengakui perjuangan panjang sebagai pihak, terutama umat Islam untuk memperkokoh kedudukan Peradilan Agama dalam sistem hukum Nasioanal. Dalam undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga dapat melihat duaturnya hukum acara yaitu tentang pelaksanaan peraturan-peraturan atau hukum formulirnya.[11]

Eksistensi Peradilan Agama semakin diperkokoh dan mencapai puncaknya ketika terjadi amandemen terhadap UUD 1945.[12]dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 24 ayat (2), tercantum kalimat: ” Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.[13]

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Makamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilam Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu  antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.[14]

Selama ini Peradilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari’ah, maka wawasannya tentang ekonomi syari’ah pun tentu masih terbatas dan termasuk dalam hal baru dari kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah bagi lembaga Peradilan Agama, disamping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan.

Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama, terutama hakim. Dalam hal ini adanya kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai sengketa ekonomi syari’ah menjadi hal yang harus diperhatikan,  karena kewenangan absolute mengenai ekonomi syari’ah semacam ini sebelumnya belum dilaksanakan di Pengadilan Agama lainnya.

Lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka di Indonesia dikenal dua sistem perbankan (dual system banking) yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Sistem operasional Bank Syariah adalah berbeda dengan bank umum lainnya (konvensional). Bank Konvensional lebih kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil semata (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain, sedangkan Bank Syariah menekankan adanya sifat  ta’awun (tolong menolong dalam suka dan duka / kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama “profit and loss sharing” atau “mudlarabah“ dan juga ada pinjaman kebajikan (social)  bagi nasabah yang sangat lemah dengan skim (bentuk pembiayaan) “qordlul hasan” yaitu pinjaman dimana nasabah tidak dibebani sesuatu apapun kecuali hanya mengembalikan pokoknya.

Khusus dibidang perbankan, setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui sistem perbankan syariah disamping perbankan konvensional, maka keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan bank Umum Syariah lainnya serta lembaga keuangan syari’ah pada umumnya semakin kokoh dan kuat karena terdapat pijakan hukum yang pasti. Adanya landasan hukum yang pasti tersebut maka sampai tahun 2004 telah lahir  3 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah (windows) dari Bank Konvensional, 88 Bank Perkreditan Syariah dengan jaringan 102 Kantor Pusat dan 137 Kantor Cabang dan ratusan kantor cabang pembantu[15], disamping itu lahir pula ribuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat  khususnya perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.

Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsip bahkan memarginalkan hukum Islam,[16] sedikit demi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989 diamandemen UU No.3 Tahun 2006  tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998.

Pada Era Reformasi saat sekarang ini disamping GBHN 1999-2004 telah memberikan tempat berlakunya hukum agama (Islam) dalam tata hukum nasional, juga dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 antara lain menyatakan sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, maka kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama pasal 24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan  Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah (UU No.21/2008 Pasal 55 ayat (1) ).

Melihat peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dapat dibilang berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dari pihak manapun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sangat akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.

Kesimpulan

Penerapan hukum Islam dalam kegiatan perbankan/keuangan atau kegiatan ekonomi lainnya yang modern bukanlah pekerjaan yang sederhana.

Dalam konteks seperti di atas, studi mengenai hukum perbankan syariah atau hukum keuangan syariah menjadi suatu studi yang menarik dan menantang untuk dunia hukum di Indonesia dimana hukum positif (hukum yang berlaku) di negara Indonesia berbeda dengan yang berlaku dengan hukum agama (Islam).

Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses “positivisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, hukum syariah diterima oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.

Ringkasnya, perkembangan perbankan syariah banyak ditentukan oleh dinamika internal umat serta hubungan yang harmonis antara umat Islam dan Negara. Iklim politik yang kondusif  ( yang tidak memusuhi) memungkinkan berkembannya perbankan syariah. Selain itu demokkrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik dalam bidang Ekonomi Syariah ditentukan oleh proses integrasi / nasionalisasi gagasan social politik Islam kedalam system dan konfigurasi social politik nasional.

landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah.

Pada dasarnya pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah diupayakan untuk diberlakukan secara “equal treatment regulations” atau prinsip kesetaraan hukum.

Daftar Pustaka

Al-Rasid, Harun,  Naskah UUD 1945 Sesuadah Empat Kali Diubah oleh MPR, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia—UI Press–,2004.

Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001.

Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

Khairu Basya, Kuntum, Sikap Anggota Komisi XI DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, Skripsi S1: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hafez. WordPress.com, Musang Itu Telah Menanggalkan Bulu Dombanya, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

Syadzali, Munawir,  Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1990.

Sukarja, Ahamad,  Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: UI Press, 1995.

Undang – Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Cet ke.1.

Widiana, Wahyu, Beberapa Catatan: Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2004.


[1] Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet II, h. XIII-XIV

[2] Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 9-16

[3] Ahamad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 47-57

[4] Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945. UUD 1945  merupakan konstitusi Negara Indonesia, ini merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah neraga hukum (rechtstaat) yang salah satu cirinya negara harus mempunyai regulasi (UU) yang mengatur disegala bidang.

[5] Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

[6] Retna Situmorang bersama Fraksi PDS dalam rapat kerja dengan mentri keuangan dan mentri agama di DPR. Pada hari selasa 29 Januari 2008, menolak pembahasan RUU PS karena alasan keyakinan yang berbeda dan menyatakan bahwa NKRI itu berdasarkan Pancasila bukan atas dasar agama.

[7] www.Blogpribadi, Andi Rahmat, Milis Keadilan, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

[8] Hafez. WordPress.com, Musang Itu Telah Menanggalkan Bulu Dombanya, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

[9] Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

[10] DPR akui mengembargo  pembahasan regulasi syariah, Koran Tempo 17 Januari 2008.

[11] Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), h.181.

[12] Wahyu Widiana, beberapa Catatan: Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004),h.4

[13] Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesuadah Empat Kali Diubah oleh MPR, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia—UI Press–,2004),h.100

[14] Penjelasan atas Undang – Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006 ), Cet ke.1, h.32.

[15]http://www.badilag.net

[16] http://www.badilag.net


Responses

  1. saya cukup bangga dg tulisan tangan serta ide2 saya yg telah dimuat, mohon kiranya berkenan mengedit nama Hari Azhar Aziz menjadi yg benar adalah Harry Azhar Aziz….krn beliau sempat berpesan kepada saya saat sdg di turki perihal kesalahan dalam penulisan nama tersebut. mewakili beliau saya mengucapkan terima kasih.

    • jazakumullah ka Basa, berkat skripsi ka2 yang berjudul “Sikap Anggota Komisi XI DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia” telah memberikan ide saya untuk melanjutkan membuat skripsi “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di PA atas UU No.21/2010 dan UU No.3/2006 jo UU No.7/1989” alhamdulillah…🙂

      tulisan yang saya buat ini sebenarnya tugas, ok deh nama pak Harry Azhar Aziz sudah sy ganti.

  2. kapan bu terbit tulisan ini menjadi buku dan kapan-kapan jalan ke ternate


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: