Oleh: Sulis Syakhsiyah Annisa | 18 September 2009

Perda Wajib Berbusana Muslim di Sijunjung

A. Tahapan Terjadinya PERDA Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung No.2/th2003

Sejak 2002, hampir semua 19 kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) atau instruksi walikota dan bupati yang menetapkan busana Muslim bagi para pelajar Muslim.Kabupaten Solok, misalnya, mengeluarkan Perda No. 6/2002. Sementara itu, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Agam masing-masing memiliki Perda No. 58/2003, Perda No.2/2003, dan Perda No. 6/2005.

Keberadaan Perda-perda berdimensi agama di Sumatra Barat keberadaan selalu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat Minang yang identik dengan Islam yang tercermin dalam filosofi adat Minangkabau yakni ABS-SBK (adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah). Sejak era Otonomi daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat berlomba – lomba untuk melahirkan perda – perda tersebut. Rata-rata tiap kota/kabupaten mempunyai 2 sampai 4 buah perda yang berdimensi agama (Islam).Tulisan ini mencoba menggambarkan sejauh mana Perda-perda berdimensi agama tersebut aspiratif, partisipatif, akomodatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat. Menarik dicermati untuk Sumatera Barat, yakni aspirasi tentang penegakan syariat Islam dijalur politik dalam bentuk Perda ini ditangkap dalam perspektif yang berbeda dari yang dimaksud masyarakat. Jika dalam perspektif masyarakat penerapan syariat Islam berarti dijalankannya ajaran-ajaran moral agama dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan kultural-subtansial, maka dalam perspektif elit, penerapan syariat Islam lebih menjadi sarana politik dan kepentingan birokrat.

B. Tahapan-Tahapan Pembuatan PERDA

Adanya masalah sosial yang ada di Kab. Sawah Lunto/Sijunjung yang berhubungan dengan:

1). B erpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi uamat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama.

2). Perwujudan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung yang beriman bertakwa, maka dipandang perlu menerapkan Daerah Tentang berpakaian muslim dan muslimah.Dari bagian konsideran pada PERDA No.2 Tahun 2003 kami lebih melihat masalah sosial yang beranjak dari kultur hukum adat setempat yang disesuaikan dengan “pituah syara  mangato adat mamakai” (pasal 3). Dan selain dari budaya Islam hal ini lebih ditekankan pada budaya Minangkabau (pasal 2). Karena adanya kultur hukum adat dan hukum Islam maka jika masyarakat Kab.Sawah Lunto tidak memakai pakaian muslimah maka akan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan norma-norama agama.

3). Lahirlah Studi penelitian yang digarap oleh beberapa pihak/individu masyarakat yang mendapatkan respon baik dari orang yang membidanginya.

4). Laporan penelitian yang berisikan kertas kebijakan untuk melakukan loby-loby dukungan tersebut lalu dituangkan dalam Naskah Akademik, yang berisikan latar belakang: pokok-pokok pemikiran, metode, daftar per UU yang relefan; ruang lingkup: ketentuan umum yang berisikan definisi-definisi dan  materi muatan yang berisikan teori-teori yang sudah tergambar; kesimpilan yang sebelumnya harus mengenali masalah sosial terlebih dahulu dan ada penegasan waktu jangka pelaksanaannya/ urgensi waktu. Hal ini dilakukan dengan menganalisa fakta-fakta dan metode-metode, hingga pengembangan lanjut.

5). Pengembangan lanjut tadi hingga menjadi Legal Draf. Pembentukan PERDA, sama halnya dengan persiapan penyusunan Perpu, PP, dan Perpres, dasar hukum tentang bagaimana teknik penyusunan peraturan daerah juga belum memiliki landasan baku. Pasal 26 UU No.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, yang masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota. Sementara pasal 27 menyebutkan “ ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur/bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden”. PP No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD scara implicit mengatur mekanisme penyiapan PERDA.

6). Pembahasan PERDA baik yang diusulkan oleh DPRD maupun pemerintahan daerah, pada dasarnya melalui mekanisme yang sama dengan ketika RUU dibahas. Di dalam mekanisme DPRD terdapat juga pembicaraan yang bertingkat dari mulai penjelasan dan pemaparan tentang RanPERDA, tanggapan umum fraksi-fraksi, detail pembahasan, hingga pengambilan keputusan. Pembahasan RanPERDA di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 40).

7). Setelah adanya pengambilan keputusan dan disetujui bersama oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi PERDA dalam jangka waktu 7  hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. (Pasal 42 ayat (1) dan (2))

8). Setelah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RanPERDA tersebut disetujui bersama. Maka telah sah menjadi PERDA dengan kalimat pengesahan yang berbunyi : PERDA ini dinyatakan sah…yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir PERDA sebelum pengundangan naskah PERDA ke dalam Lembaran Daerah. Dan setelah itu Wajib diundangkan. ( Pasal 43 ayat (1),(2),(3) dan (4))

10). Penyebarluasan PERDA yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah. ( Pasal 52)

C. Relefansi Konsideran dengan asas hieraki Perundang-undangan

Dalam bagian konsideran hanya mencantumkan:

– Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

– Undang-Undang Nomor 2 lahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

– Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

– Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

– Merujuk pada asas hierarki perundang-undangan di Indonesia[1], dengan urutan:

1.UUD 1945

2.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

3.Peraturan Pemerintah

4.Peraturan Presiden

5.Peraturan Daerah; meliputi: a) Peraturan daerah Provinsi, b) Peraturan daerah Kabupaten/Kota, c) Peraturan Desa/peraturan setingkat

Dapat dianalisa bahwa konsideran PERDA ini, UUD 1945 tidak dicantumkan. Dengan mengandung arti bahwa PERDA ini tidak sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia, yang seharusnya semua peraturan perundang-undangan harus ada sinergi dengan UUD 1945. Menurut perspektif kami PERDA ini mempunyai sinergi dengan UUD 1945 jika kita lihat pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

UUD 1945 pasal 29 ayat (1):

“Negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan

pasal 29 ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Adapun undang-undang yang menjadi acuan di PERDA ini sudah relevan, mengingat UU yang menjadi acuan adalah UU yang mengatur kewenagan Pemda untuk membuat regulasi pada level daerah (Kabupaten/Kota) ditambah lagi dengan UU Sisdiknas yang mengatur masalah seragam sekolah. Namun bukan berarti kami tidak mengatakan PERDA ini sepenuhnya sudah berdasar pada asas hierarki. Ada beberapa catatan yang kami angkat sebagai koreksi dari PERDA ini, yaitu:

Pasca berlakunya UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya pada bagian konsideran PERDA ini perlu dirubah mengingat:

a. UUD 1945 tidak dicantumkan

b. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah tidak dicantumkan.

c. Maka keduanya harus dicantumkan dalam konsideran PERDA ini.

D. Norma-norma yang Terdapat dalam PERDA No.2 Tahun 2003

Norma adalah suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat.[2] Dan menurut Satjipto Rahardjo, norma adalalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan satu sama lain.[3]

Sedangkan menurut Amiroedin Sjarief norma atau kaidah adalah suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu. Secara garis besar norma dapat dibedakan menjadi :Norma etika: yang dapat dibagi lagi  menjadi norma susila, norma agama, norma kesopanan dan Norma hukum : suatu patokan yang didasarkan  kepada patokan nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan dan bersifat Suruhan yaitu apa yang harus dilakukan orang, Larangan yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang.

Jika kita lihat dalam PERDA No.2 Tahun 2003 maka norma-norma yang terkandung didalamnya adalah mencakup kedua jenis norma diatas, yaitu norma etika: norma susila, norma agama dan norma kesopanan hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2-4, sedangkan norma hukum yang bersifat suruhan dan larangan terdapat dalam Pasal 5-8.  Hal ini sudah dipandang tepat oleh kami bahwa PERDA Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah sudah mencakup norma-norma yang ada dan memang harus ada dalam PERDA tersebut. Dengan demilkian kami tidak perlu membuat norma pembanding.

E. Masalah yang Menjadi Latar Belakang Pembuatan PERDA Sawahlunto/Sijunjung No. 2 /th2003

Ada beberapa masalah sosial dan poltik yang mempengaruhi proses lahirnya PERDA ini:

1. Iklim politik, yang tentunya berpengaruh pada arah perkembangan pembangunan dan kebijakan Pemda setempat.

Semenjak Darius Apan terpilih menjadi Bupati Sawahlunto/Sijunjung beliau mengeluarkan instruksi agar dibuatkan PERDA yang mengatur busana muslim dan muslimah.

2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau, dan Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah ”syara’ mangato adat mamakai”.

Keberadaan Perda-perda berdimensi agama di Sumatra Barat keberadaan selalu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat Minang yang identik dengan Islam yang tercermin dalam filosofi adat Minangkabau yakni ABS-SBK (adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah). Sejak era Otonomi daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat berlomba – lomba untuk melahirkan perda – perda tersebut. Rata-rata tiap kota/kabupaten mempunyai 2 sampai 4 buah perda yang berdimensi agama (Islam).Tulisan ini mencoba menggambarkan sejauh mana Perda-perda berdimensi agama tersebut aspiratif, partisipatif, akomodatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat. Menarik dicermati untuk Sumatra Barat, yakni aspirasi tentang penegakan syariat Islam dijalur politik dalam bentuk Perda ini ditangkap dalam perspektif yang berbeda dari yang dimaksud masyarakat. Jika dalam perspektif masyarakat penerapan syariat Islam berarti dijalankannya ajaran-ajaran moral agama dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan kultural-subtansial, maka dalam perspektif elit, penerapan syariat Islam lebih menjadi sarana politik dan kepentingan birokrat.

F. Pro-Kontra PERDA No. 2 Tahun 2003

Kehidupan beragama di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sudah berjalan cukup baik. Penduduknya yang mayoritas bergama Islam, dapat melaksanakan aktifitas keagamaan dengan tenang dan tentram, didukung oleh jumlah rumah ibadah yang cukup memadai, baik itu surau dan musala maupun masjid.

Jumlah pemuka agama, ulama, khatib dan mubaligh, juga memadai. Namun tetap perlu pengkaderan dan pembinaan secara berkelanjutan, terutama di daerah terpencil.

Pembinaan terhadap generasi muda berkaitan dengan kehiduapan beragama, juga berjalan cukup baik dengan tersedianya Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Taman Pendidikan Seni Al Quran (TPSQ) dalam jumlah yang memadai.

Keberadaan Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang pandai baca Al Quran dan Perda Nomor 2 tahun 2003 tentang pakaian muslim, ikut memberikan penguatan kepada masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragaman secara lebih baik.

Terlebih sekarang, disamping semakin maraknya aktifitas surau, nuansa Islami di tengah masyarakat juga sudah semakin terlihat. Itu tercermin dari busana muslim dan muslimah yang dipakai kaum muslimin dan muslimah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kaum bapak sudah berkopiah dan berbaju taluak balango. Sedangkan kaum ibu berbaju kurung dan berkerudung serta berjilbab. Begitu juga pegawai, sebagian besar karyawannya sudah berkopiah pergi ke kantor, sementara karyawati mengenakan busana muslimah lengkap dengan jilbab. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya masih tampak beragam.

Sebagian masyarakat telah mampu merefleksikan penghayatan dan nilai-nilai agama yang diyakininya ke dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan kejujuran, semangat dan etos kerja yang tinggi serta saling menghargai.

Sebagian masyarakat lainnya masih menjalankan aktifitas kehidupan beragamanya sebatas simbol dan belum sampai pada subtansi nilai-nilai ajaran agama. [5]

Bonifasius Bakti Siregar, staf Dirjen Bimas Katolik Propinsi Sumatra Barat, mengatakan bahwa persyaratan semacam itu memiliki dampak psikis yang kuat terhadap para siswi non-Muslim, yang akan tampak berbeda dari kebanyakan teman-teman kelas mereka jika mereka tidak memakai busana Muslim.

Para siswi non-Muslim di sekolah-sekolah negeri mendapati diri mereka dalam sebuah situasi yang sulit, katanya kepada UCA News. ”Mereka ingin memilih sekolah swasta yang dikelola Protestan atau Katolik yang tidak memberlakukan peraturan pemakaian jilbab, namun sekolah-sekolah ini tidak ada di kabupaten atau kota itu.”
Pusat Studi Antar-Komunitas (PUSAKA) di Padang melakukan sebuah survei pada April-Oktober 2006 di kalangan para siswi non-Muslim di enam kabupaten dan kota yang berpenduduk mencakup Muslim dan umat beragama lain. Survei ini mengungkap bahwa meskipun Perda tentang wajib berbusana Muslim diterapkan hanya untuk pelajar Muslim, tapi kenyataannya setiap pelajar wajib memakai busana Muslim.

Dalam proses membahas rancangan Perda, jika pun ada masyarakat yang terlibat tapi lebih mengesankan hanya formalitas demi melegitimasi bahwa peraturan yang dibuat merupakan aspirasi rakyat. Padahal, dalam realitasnya masyarakat tak pernah sungguh-sungguh terlibat. Biasanya yang diundang dialog oleh DPRD adalah sekelompok masyarakat yang setuju dengan kebijakan atau Perda yang dibahas, misalnya MUI Sumbar menjadi promotor yang diamanatkan ke MUI Kota/Kabupaten, sebab setiap ada sosialisasi yang diikuti tim, MUI selalu menyatakan, “Daerah lain sudah punya Perda ini, kita ko’ belum.” Ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, HTI, KPSI, Forum Tokoh Penegak Syari’at dan sejenisnya) ketika mencoba mengkritisi kebijakan itu, siap-siap saja berhadapan denga ormas ormas itu terutama yang garis keras (dialami sendiri oleh Lembaga PUSAKA Padang) bahkan wakil ketua DPRD Sumbar, Masful, menyatakan kalau mereka yang menolak Perda berdimensi agama adalah orang sakit.

Indikator minimnya partisipasi masyarakat dalam melahirkan sebuah kebijakan/peraturan dalam dilihat dalam pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Perda itu sendiri, misalnya, Perda berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa-siwi dan PNS. Dalam setiap Perda di kabupaten dan kota di Sumatra Barat yang mengatur soal berpakaian muslim jelas-jelas disebutkan kalau kewajiban berbusana muslim atau muslimah hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, namun dalam penerapannya juga diberlakukan bagi orang non-muslim (kasus sekolah negeri di Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan).
Selain itu Perda yang mengatur berbusana muslim juga sering mendapat resistensi secara tak langsung , banyak siswi yang hanya memakai jilbab dilingkungan sekolah saja begitu juga PNS perempuan, yang hanya menggunakan jilbab ketika jadwal kerja saja, sedangkan ketika mereka diluar tidak lagi menggunakan jilbab (kasus Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten pasaman dan pesisir selatan) Menarik untuk dicermati, dari begitu banyak Perda bernuansa agama yang dibuat di kabupaten dan kota di Sumatra Barat ternyata cukup banyak yang tak terealisasi/dijalankan secara maksimal, Jika masyarakat tidak butuh pastilah peraturan itu tak akan berjalan. Aturan yang telah dibuat dengan uang rakyat ini terkesan hanya menjadi dokumen semata tanpa didukung implementasi yang berkejelasan.[6]

G. Saran dan Kritik Terhadap PERDA No.2 Tahun 2003

1. Dalam bagian konsideran agar dicantumkan UUD 1945 dan UU No23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

2. Pada pasal 1 masih menimbulkan multi interpretasi (debatable) diantaranya:

-Pakaian muslim dan muslimah tidak diberikan batasan.

-Pendatang dan turis (muslim) tidak diatur dalam pasal ini

3. Pada pasal 10 tidak diatur mengenai siapakah “pejabat lain yang ditunjuk” sehingga dikhawatirkan menimbulkan persepsi

kewenangan yang sewenang-wenang.


[1] Lihat UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) dan (2)

[2] Maria Farida Indrati Soepomo, Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta : Kasinius,1998), cet ke-11, h.6

[3] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), cet ke-5, h.27.

[4] Amiroedin Sjarif, Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknik Pembuatannya, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), h.8.

[5] DARI RPJPD 2006-2026 (8), artikel ini diakses pada tanggal 21 novenber dari http://www.sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=2

[6] Nelti Anggraini, Project Officer Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Membaca Partisipasi Publik dalam Mendorong Lahirnya Produk Per UU yang Berdimensi Agama Di  Sumatra Barat, artikel ini diakses pada 21 november 2008 dari http:// neltianggraini. blogspot.com/ 2008/ 02/ membaca-partisipasi-publik-dalam.html


Responses

  1. Assalamualikum Wr,Wb.
    Mba Sulis, saat ini saya mengambil Perda Sawahlunto ini untuk dijadikan tugas akhir. Kelanjutan dari Perda ini seperti apa ya ? apakah di cabut atau terus berjalan, karena yang saya tahu baru satu Provinsi yang menjalankan (diperbolehkan secara legal untuk menerapkan hukum Islam di daerahnya yaitu Aceh (UU No 11 tahun 2006) )apakah Sawah lunto juga? bagaimana dasarhukum nya. terima kasih tolong kirim ke email saya ya , jika tidak merepotkan. TX


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: