imagesPada prinsipnya, prosedur  pelaksanaan pernikahan di luar negeri sama saja dengan prosedur pelaksanaan pernikahan di dalam negeri. Bagi warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan di luar negeri, diawasi dan dilakukan pencatatan pada bagian konsuler Perwakilan RI di Negara tempat pernikahan dilangsungkan.

Sedangkan, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 57 telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia.

Bagi mereka yang tinggal di Jakarta, ketentuan kian jelas, pasal 23 SK Gubernur DKI Jakarta No.15 Tahun 1999 menyebutkan: (i) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antar WNI atau antara WNI dan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, (ii) Setelah kembali ke Indonesia, setiap perkawinan itu dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil , sedangkan menurut Prof. Zulfa (Guru Besar Hukum Perdata Internasioanal Universitas Indonesia) bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan di Luar negeri adalah Perkawina sipil yang tidak dikenal dalam UU No.1 Tahun 1974”.

A. Prosedur Pernikahan di Luar Negeri

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah di Luar Negeri

Bagi WNI yang akan melangsungkan pernikahannya di Luar Negeriharus menyampaikan kehendak nikahnya ke bagian konsuler Perwakilan RI di Luar Negeri, Penghulu di Luar Negeri harus memastikan bahwa berkas pemberitahuan kehendak nikah telah dipenuhi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

  • Surat keterangan untuk nikah
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau
  • Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
  • Akte Kematian istri bila istri meninggal
  • Surat persetujuan mempelai
  • Surat keterangan dari kedutaan
  • Pas foto terbaru terbaru berwarna ukuran 2×3 sebanyak 3  lembar. Apabila calon pengantin WNI nya adalah seorang wanita hendaknya memastikan kehadiran wali atau surat wakalah wali yang diketahai oleh kepala KUA/Penghulu setempat di Indonesia dan dilegalisasi oleh pejabat yang membidangi kepenghuluan di Departemen Agama Pusat. Dan bila calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai 16 tahun hendaknya mengurus surat dispensasi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Surat keterangan telah diimunisasi Tetanus Toxoid dari puskesmas/rumah sakit setempat.

2. Pengumuman Nikah di Luar Negeri

Apabila pengumuman nikah telah dipampang selama sepuluh hari kerja maka akad nikah sudah boleh dilaksanakan. Pelaksanaan akad nikah kurang dari sepuluh hari kerja hanya dapat dilangsungkan oleh penghulu jika terdapat keadaan-keadaan mendesak, dan itupun harus memperoleh dispensasi dari Knator Perwakilan RI di Negara setempat terlebih dahulu.

3. Prosesi akad nikah dan Pendaftaran Surat Bukti di Indonesia

Prosesi akad nikah yang terlaksana di Luar Negeri sama saja dengan prosesi akad nikah yang ada di dalam Negeri, begitu juga prosedur pencatatannya sampai masing-masing suami istri memperoleh kutipan akta nikah.

Jika suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti pernikahannya harus didaftarkan di Knator Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka, dalam waktu satu tahun setelah berada di Indonesia ( UU No.1/1974 pasal 56 ayat (2) ).

B. Prosedur Perkawinan Campuran

1. Sesuai dengan UU Yang Berlaku

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimua (lihat pasal 6 UU Perkawinan).

2.   Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Bila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, “calon mempelai wanita dan calon mempelai pria ”, (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka  yang bersangkutan dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan).

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UU Perkawinan).

3.   Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

Untuk calon suami:

Calon mempelai wanita harus meminta kepada calon suami  untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

  • Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport) yang sah
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau
  • Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
  • Akte Kematian istri bila istri meninggal
  • Surat izin menikah dengan WNI dari kedutaan Negara WNA
  • Pas foto terbaru terbaru berwarna ukuran 2×3 sebanyak 3 lembar.
  • Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk calon istri:

Harus melengkapi hal-hal sebagai berikut:

  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Data orang tua calon mempelai
  • Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada    halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan
  • Apabila WNA adalah hendaknya memastikan kehadiran wali atau surat wakalah wali dari pihak yang berkuasa dari Negara yang bersangkutan.
  • Pas foto berwarna ukuran 2×3 sebanyak 3 lembar.

4.   Pencatatan Perkawinan (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan)

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pncatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

5.   Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami.

Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan yang sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

6.   Konsekuensi Hukum

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila salah satu mempelai menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Jadi  harus dipersiapkan untuk mengurus prosedural pemilihan kewarganegaraan anak untuk  selanjutnya.

Catatan:

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan anda belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mempelai wanita di Indonesia (pasal 56 ayat (2) UU No. 1/74).

Daftar Pustaka

Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, Anggaran DOP/DIPA/Non Reguler Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tata cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

LBH APIK Jakarta ”Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia” artikel diakses pada tanggal 14 Oktober 2008 dari

,http://www.jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html – 71k –


Oleh: Sulis Syakhsiyah Annisa | 18 September 2009

Perda Wajib Berbusana Muslim di Sijunjung

A. Tahapan Terjadinya PERDA Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung No.2/th2003

Sejak 2002, hampir semua 19 kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) atau instruksi walikota dan bupati yang menetapkan busana Muslim bagi para pelajar Muslim.Kabupaten Solok, misalnya, mengeluarkan Perda No. 6/2002. Sementara itu, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Agam masing-masing memiliki Perda No. 58/2003, Perda No.2/2003, dan Perda No. 6/2005.

Keberadaan Perda-perda berdimensi agama di Sumatra Barat keberadaan selalu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat Minang yang identik dengan Islam yang tercermin dalam filosofi adat Minangkabau yakni ABS-SBK (adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah). Sejak era Otonomi daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat berlomba – lomba untuk melahirkan perda – perda tersebut. Rata-rata tiap kota/kabupaten mempunyai 2 sampai 4 buah perda yang berdimensi agama (Islam).Tulisan ini mencoba menggambarkan sejauh mana Perda-perda berdimensi agama tersebut aspiratif, partisipatif, akomodatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat. Menarik dicermati untuk Sumatera Barat, yakni aspirasi tentang penegakan syariat Islam dijalur politik dalam bentuk Perda ini ditangkap dalam perspektif yang berbeda dari yang dimaksud masyarakat. Jika dalam perspektif masyarakat penerapan syariat Islam berarti dijalankannya ajaran-ajaran moral agama dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan kultural-subtansial, maka dalam perspektif elit, penerapan syariat Islam lebih menjadi sarana politik dan kepentingan birokrat.

B. Tahapan-Tahapan Pembuatan PERDA

Adanya masalah sosial yang ada di Kab. Sawah Lunto/Sijunjung yang berhubungan dengan:

1). B erpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi uamat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama.

2). Perwujudan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung yang beriman bertakwa, maka dipandang perlu menerapkan Daerah Tentang berpakaian muslim dan muslimah.Dari bagian konsideran pada PERDA No.2 Tahun 2003 kami lebih melihat masalah sosial yang beranjak dari kultur hukum adat setempat yang disesuaikan dengan “pituah syara  mangato adat mamakai” (pasal 3). Dan selain dari budaya Islam hal ini lebih ditekankan pada budaya Minangkabau (pasal 2). Karena adanya kultur hukum adat dan hukum Islam maka jika masyarakat Kab.Sawah Lunto tidak memakai pakaian muslimah maka akan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan norma-norama agama.

3). Lahirlah Studi penelitian yang digarap oleh beberapa pihak/individu masyarakat yang mendapatkan respon baik dari orang yang membidanginya.

4). Laporan penelitian yang berisikan kertas kebijakan untuk melakukan loby-loby dukungan tersebut lalu dituangkan dalam Naskah Akademik, yang berisikan latar belakang: pokok-pokok pemikiran, metode, daftar per UU yang relefan; ruang lingkup: ketentuan umum yang berisikan definisi-definisi dan  materi muatan yang berisikan teori-teori yang sudah tergambar; kesimpilan yang sebelumnya harus mengenali masalah sosial terlebih dahulu dan ada penegasan waktu jangka pelaksanaannya/ urgensi waktu. Hal ini dilakukan dengan menganalisa fakta-fakta dan metode-metode, hingga pengembangan lanjut.

5). Pengembangan lanjut tadi hingga menjadi Legal Draf. Pembentukan PERDA, sama halnya dengan persiapan penyusunan Perpu, PP, dan Perpres, dasar hukum tentang bagaimana teknik penyusunan peraturan daerah juga belum memiliki landasan baku. Pasal 26 UU No.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, yang masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota. Sementara pasal 27 menyebutkan “ ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur/bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden”. PP No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD scara implicit mengatur mekanisme penyiapan PERDA.

6). Pembahasan PERDA baik yang diusulkan oleh DPRD maupun pemerintahan daerah, pada dasarnya melalui mekanisme yang sama dengan ketika RUU dibahas. Di dalam mekanisme DPRD terdapat juga pembicaraan yang bertingkat dari mulai penjelasan dan pemaparan tentang RanPERDA, tanggapan umum fraksi-fraksi, detail pembahasan, hingga pengambilan keputusan. Pembahasan RanPERDA di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 40).

7). Setelah adanya pengambilan keputusan dan disetujui bersama oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi PERDA dalam jangka waktu 7  hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. (Pasal 42 ayat (1) dan (2))

8). Setelah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RanPERDA tersebut disetujui bersama. Maka telah sah menjadi PERDA dengan kalimat pengesahan yang berbunyi : PERDA ini dinyatakan sah…yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir PERDA sebelum pengundangan naskah PERDA ke dalam Lembaran Daerah. Dan setelah itu Wajib diundangkan. ( Pasal 43 ayat (1),(2),(3) dan (4))

10). Penyebarluasan PERDA yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah. ( Pasal 52)

C. Relefansi Konsideran dengan asas hieraki Perundang-undangan

Dalam bagian konsideran hanya mencantumkan:

– Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

– Undang-Undang Nomor 2 lahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

– Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

– Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

– Merujuk pada asas hierarki perundang-undangan di Indonesia[1], dengan urutan:

1.UUD 1945

2.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

3.Peraturan Pemerintah

4.Peraturan Presiden

5.Peraturan Daerah; meliputi: a) Peraturan daerah Provinsi, b) Peraturan daerah Kabupaten/Kota, c) Peraturan Desa/peraturan setingkat

Dapat dianalisa bahwa konsideran PERDA ini, UUD 1945 tidak dicantumkan. Dengan mengandung arti bahwa PERDA ini tidak sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia, yang seharusnya semua peraturan perundang-undangan harus ada sinergi dengan UUD 1945. Menurut perspektif kami PERDA ini mempunyai sinergi dengan UUD 1945 jika kita lihat pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

UUD 1945 pasal 29 ayat (1):

“Negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan

pasal 29 ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Adapun undang-undang yang menjadi acuan di PERDA ini sudah relevan, mengingat UU yang menjadi acuan adalah UU yang mengatur kewenagan Pemda untuk membuat regulasi pada level daerah (Kabupaten/Kota) ditambah lagi dengan UU Sisdiknas yang mengatur masalah seragam sekolah. Namun bukan berarti kami tidak mengatakan PERDA ini sepenuhnya sudah berdasar pada asas hierarki. Ada beberapa catatan yang kami angkat sebagai koreksi dari PERDA ini, yaitu:

Pasca berlakunya UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya pada bagian konsideran PERDA ini perlu dirubah mengingat:

a. UUD 1945 tidak dicantumkan

b. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah tidak dicantumkan.

c. Maka keduanya harus dicantumkan dalam konsideran PERDA ini.

D. Norma-norma yang Terdapat dalam PERDA No.2 Tahun 2003

Norma adalah suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat.[2] Dan menurut Satjipto Rahardjo, norma adalalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan satu sama lain.[3]

Sedangkan menurut Amiroedin Sjarief norma atau kaidah adalah suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu. Secara garis besar norma dapat dibedakan menjadi :Norma etika: yang dapat dibagi lagi  menjadi norma susila, norma agama, norma kesopanan dan Norma hukum : suatu patokan yang didasarkan  kepada patokan nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan dan bersifat Suruhan yaitu apa yang harus dilakukan orang, Larangan yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang.

Jika kita lihat dalam PERDA No.2 Tahun 2003 maka norma-norma yang terkandung didalamnya adalah mencakup kedua jenis norma diatas, yaitu norma etika: norma susila, norma agama dan norma kesopanan hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2-4, sedangkan norma hukum yang bersifat suruhan dan larangan terdapat dalam Pasal 5-8.  Hal ini sudah dipandang tepat oleh kami bahwa PERDA Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah sudah mencakup norma-norma yang ada dan memang harus ada dalam PERDA tersebut. Dengan demilkian kami tidak perlu membuat norma pembanding.

E. Masalah yang Menjadi Latar Belakang Pembuatan PERDA Sawahlunto/Sijunjung No. 2 /th2003

Ada beberapa masalah sosial dan poltik yang mempengaruhi proses lahirnya PERDA ini:

1. Iklim politik, yang tentunya berpengaruh pada arah perkembangan pembangunan dan kebijakan Pemda setempat.

Semenjak Darius Apan terpilih menjadi Bupati Sawahlunto/Sijunjung beliau mengeluarkan instruksi agar dibuatkan PERDA yang mengatur busana muslim dan muslimah.

2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau, dan Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah ”syara’ mangato adat mamakai”.

Keberadaan Perda-perda berdimensi agama di Sumatra Barat keberadaan selalu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat Minang yang identik dengan Islam yang tercermin dalam filosofi adat Minangkabau yakni ABS-SBK (adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah). Sejak era Otonomi daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat berlomba – lomba untuk melahirkan perda – perda tersebut. Rata-rata tiap kota/kabupaten mempunyai 2 sampai 4 buah perda yang berdimensi agama (Islam).Tulisan ini mencoba menggambarkan sejauh mana Perda-perda berdimensi agama tersebut aspiratif, partisipatif, akomodatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat. Menarik dicermati untuk Sumatra Barat, yakni aspirasi tentang penegakan syariat Islam dijalur politik dalam bentuk Perda ini ditangkap dalam perspektif yang berbeda dari yang dimaksud masyarakat. Jika dalam perspektif masyarakat penerapan syariat Islam berarti dijalankannya ajaran-ajaran moral agama dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan kultural-subtansial, maka dalam perspektif elit, penerapan syariat Islam lebih menjadi sarana politik dan kepentingan birokrat.

F. Pro-Kontra PERDA No. 2 Tahun 2003

Kehidupan beragama di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sudah berjalan cukup baik. Penduduknya yang mayoritas bergama Islam, dapat melaksanakan aktifitas keagamaan dengan tenang dan tentram, didukung oleh jumlah rumah ibadah yang cukup memadai, baik itu surau dan musala maupun masjid.

Jumlah pemuka agama, ulama, khatib dan mubaligh, juga memadai. Namun tetap perlu pengkaderan dan pembinaan secara berkelanjutan, terutama di daerah terpencil.

Pembinaan terhadap generasi muda berkaitan dengan kehiduapan beragama, juga berjalan cukup baik dengan tersedianya Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Taman Pendidikan Seni Al Quran (TPSQ) dalam jumlah yang memadai.

Keberadaan Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang pandai baca Al Quran dan Perda Nomor 2 tahun 2003 tentang pakaian muslim, ikut memberikan penguatan kepada masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragaman secara lebih baik.

Terlebih sekarang, disamping semakin maraknya aktifitas surau, nuansa Islami di tengah masyarakat juga sudah semakin terlihat. Itu tercermin dari busana muslim dan muslimah yang dipakai kaum muslimin dan muslimah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kaum bapak sudah berkopiah dan berbaju taluak balango. Sedangkan kaum ibu berbaju kurung dan berkerudung serta berjilbab. Begitu juga pegawai, sebagian besar karyawannya sudah berkopiah pergi ke kantor, sementara karyawati mengenakan busana muslimah lengkap dengan jilbab. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya masih tampak beragam.

Sebagian masyarakat telah mampu merefleksikan penghayatan dan nilai-nilai agama yang diyakininya ke dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan kejujuran, semangat dan etos kerja yang tinggi serta saling menghargai.

Sebagian masyarakat lainnya masih menjalankan aktifitas kehidupan beragamanya sebatas simbol dan belum sampai pada subtansi nilai-nilai ajaran agama. [5]

Bonifasius Bakti Siregar, staf Dirjen Bimas Katolik Propinsi Sumatra Barat, mengatakan bahwa persyaratan semacam itu memiliki dampak psikis yang kuat terhadap para siswi non-Muslim, yang akan tampak berbeda dari kebanyakan teman-teman kelas mereka jika mereka tidak memakai busana Muslim.

Para siswi non-Muslim di sekolah-sekolah negeri mendapati diri mereka dalam sebuah situasi yang sulit, katanya kepada UCA News. ”Mereka ingin memilih sekolah swasta yang dikelola Protestan atau Katolik yang tidak memberlakukan peraturan pemakaian jilbab, namun sekolah-sekolah ini tidak ada di kabupaten atau kota itu.”
Pusat Studi Antar-Komunitas (PUSAKA) di Padang melakukan sebuah survei pada April-Oktober 2006 di kalangan para siswi non-Muslim di enam kabupaten dan kota yang berpenduduk mencakup Muslim dan umat beragama lain. Survei ini mengungkap bahwa meskipun Perda tentang wajib berbusana Muslim diterapkan hanya untuk pelajar Muslim, tapi kenyataannya setiap pelajar wajib memakai busana Muslim.

Dalam proses membahas rancangan Perda, jika pun ada masyarakat yang terlibat tapi lebih mengesankan hanya formalitas demi melegitimasi bahwa peraturan yang dibuat merupakan aspirasi rakyat. Padahal, dalam realitasnya masyarakat tak pernah sungguh-sungguh terlibat. Biasanya yang diundang dialog oleh DPRD adalah sekelompok masyarakat yang setuju dengan kebijakan atau Perda yang dibahas, misalnya MUI Sumbar menjadi promotor yang diamanatkan ke MUI Kota/Kabupaten, sebab setiap ada sosialisasi yang diikuti tim, MUI selalu menyatakan, “Daerah lain sudah punya Perda ini, kita ko’ belum.” Ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, HTI, KPSI, Forum Tokoh Penegak Syari’at dan sejenisnya) ketika mencoba mengkritisi kebijakan itu, siap-siap saja berhadapan denga ormas ormas itu terutama yang garis keras (dialami sendiri oleh Lembaga PUSAKA Padang) bahkan wakil ketua DPRD Sumbar, Masful, menyatakan kalau mereka yang menolak Perda berdimensi agama adalah orang sakit.

Indikator minimnya partisipasi masyarakat dalam melahirkan sebuah kebijakan/peraturan dalam dilihat dalam pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Perda itu sendiri, misalnya, Perda berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa-siwi dan PNS. Dalam setiap Perda di kabupaten dan kota di Sumatra Barat yang mengatur soal berpakaian muslim jelas-jelas disebutkan kalau kewajiban berbusana muslim atau muslimah hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, namun dalam penerapannya juga diberlakukan bagi orang non-muslim (kasus sekolah negeri di Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan).
Selain itu Perda yang mengatur berbusana muslim juga sering mendapat resistensi secara tak langsung , banyak siswi yang hanya memakai jilbab dilingkungan sekolah saja begitu juga PNS perempuan, yang hanya menggunakan jilbab ketika jadwal kerja saja, sedangkan ketika mereka diluar tidak lagi menggunakan jilbab (kasus Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten pasaman dan pesisir selatan) Menarik untuk dicermati, dari begitu banyak Perda bernuansa agama yang dibuat di kabupaten dan kota di Sumatra Barat ternyata cukup banyak yang tak terealisasi/dijalankan secara maksimal, Jika masyarakat tidak butuh pastilah peraturan itu tak akan berjalan. Aturan yang telah dibuat dengan uang rakyat ini terkesan hanya menjadi dokumen semata tanpa didukung implementasi yang berkejelasan.[6]

G. Saran dan Kritik Terhadap PERDA No.2 Tahun 2003

1. Dalam bagian konsideran agar dicantumkan UUD 1945 dan UU No23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

2. Pada pasal 1 masih menimbulkan multi interpretasi (debatable) diantaranya:

-Pakaian muslim dan muslimah tidak diberikan batasan.

-Pendatang dan turis (muslim) tidak diatur dalam pasal ini

3. Pada pasal 10 tidak diatur mengenai siapakah “pejabat lain yang ditunjuk” sehingga dikhawatirkan menimbulkan persepsi

kewenangan yang sewenang-wenang.


[1] Lihat UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) dan (2)

[2] Maria Farida Indrati Soepomo, Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta : Kasinius,1998), cet ke-11, h.6

[3] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), cet ke-5, h.27.

[4] Amiroedin Sjarif, Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknik Pembuatannya, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), h.8.

[5] DARI RPJPD 2006-2026 (8), artikel ini diakses pada tanggal 21 novenber dari http://www.sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=2

[6] Nelti Anggraini, Project Officer Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Membaca Partisipasi Publik dalam Mendorong Lahirnya Produk Per UU yang Berdimensi Agama Di  Sumatra Barat, artikel ini diakses pada 21 november 2008 dari http:// neltianggraini. blogspot.com/ 2008/ 02/ membaca-partisipasi-publik-dalam.html

Oleh: Sulis Syakhsiyah Annisa | 17 Agustus 2009

POLITIK HUKUM DALAM POSITIVISASI HUKUM ISLAM BIDANG EKONOMI

draftbigHukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.[1]

Saat umat Islam kuat secara politik, dengan city state Madinah,[2] hukum Islam dan poltik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meski tanpa menyebut secara tegas hukum Islam sebagai pedoman negara. Negara Madinah dengan piagam madinah,[3] malah tidak disebut sebagai negara Islam. Namun, konstitusi Negara tersebut, sanggup mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang majemuk.

Untuk konteks Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hokum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hokum.[4] Termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

Positifisasi hukum syariah dibidang ekonomi telah dimulai sejak ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang diamandemen Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai Perbakan Syariah pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi idiologis menyangkut relasi antara Islam dan Negara, setra pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam “boleh” berperan di ruang public. Asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku permanen sebab ia berupah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan politik pada lefel Nasional sera dinamika komunikasi politik antar umat Islam dan Negara.

Sejalan dengan tumbangnya orde baru ( Islam dimarjinalkan), peluang politik hokum Islam semakin terbuka lebar yang ditandai dengan sikap permisif Negara terhadap Islam.

Inilah yang menjadi latar belakang masalah yang menggugah untuk kami teliti mengenai kebijakan Negara terhadap hokum Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses “positivisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, hukum syariah diterima oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.

Aspek hukum perbankan syariah, khususnya di Indonesia merupakan bidang yang baru di bidang ilmu hukum dan masih memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu hukum ini di masa mendatang.

Interaksi yang intense antara hukum nasional dan hukum Islam telah menjadikan bidang ilmu ini sangat menantang dari aspek hukum maupun dari aspek politik. Perkembangan dari peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang perbankan dan keuangan syariah belum diikuti secara memadai oleh studi ilmu hukum.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam tersebut telah menjadikan bidang ilmu hukum ini menarik untuk didalami. Setelah sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah.

Keberhasilan pengembangan ilmu hukum perbankan/keuangan syariah ini akan dapat menentukan keberhasilan pengembangan ilmu-ilmu hukum lainnya yang bersumberkan dari agama (Islam).

Pada lembar pertama surat yang ditandatangani oleh ketua komisi XI  DPR RI, H.M.Paska Suzeta pada tanggal 13 September 2005 dengan nomor surat TU 00/59/KOM.XI/1/2005  yang ditukjuukan kapada wakil ketua DPR RI  disebutkan bahwa dasar pengajuan RUU usukan in isiatif komisi XI DPR RI Tentng PS sebagai berikut :[5]

  1. Bahwa RUU PS merupakan RUU yang menjadi prioritas nomor 14 dari DPR RI tahun siding 2004-2005.
  2. Bahwa Perbankan Syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, ksetabilan Dunia Perbankan Nasional.
  3. Bahwa Perabankan yang mempunyai pinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khususs sesuai dengan peraturan PerUU agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya.
  4. Bahwa untuk memberikan landasan hokum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah diperlukan UU PS.

Adapun penggagas RUUPS adalah Departemen Keuangan yang mendapat dukungan dari Departemen Agama dan masyarakat ekonomi Islam.

Sikap Anggota Komisi XI Terhadap Perbankan Syariah

Untuk mempermudah pemahaman dalam menyikapi Anggota Komisi XI DPR RI, maka kami membagi sikap anggota Komisi XI dalam tiga macam kelompok sebagai berikut:

Kelompok pertama, adalah mereka kumpulan orang-orang yang berjuang dalam menegakkan panji-panji Ekonomi Islam di Indonesia dengan diwujudkan dalam bentuk komitmen dan konsistensi perjuangan mereka melalui keterlibatan aktif selama persidangan pembahasan RUU PS merea adalah Harry Azhar Aziz dari Golkar, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Drajat Hari Wibowo dari PAN.

Kelompok kedua, adalah mereka yang ikut dalam rapat tapi tidak ikut dalam penandatanganan lembaran usulan inisiatif namun ketika rapat mereka hanya diam mereka adalah Awal Kusumah, Melchias El Mekong, Bobby Suhardiman, Herman Wiydananda, Hamda Yandhu, Ahmad Hafid Zawawi dan Nurlif dari Golkar. H. MS. Latif, Andi Rahmat, Lutfi Hasan, dan Rama Pratama dari PKS. Ari Wijanarko, Yusuf Faisal, Bachruddin dan Ali Maskur Musa dari PKB. I Gusti Agung, Rai Wijaya, Olly Dondokambey dan M. Sirait dari PDIP. M Yasin Kara dari PAN. Habil Marati, Uray Faisal dan Sofian Usman dari PPP. Fera Febriayanti, Tri Yulianto, Saidi Butar Butar, Albert Yaputra, syarif Hasan dan Irgan Tanjung dari Demokrat. Diah dari PBR. Yusran Ihza Mahendra, Inya Ray, Ardi dan Anton Mashur dari BPD.

Kelompok terakhir, adalah mereka orang-orang yang tidak mendukung rancangan Perbankan Syariah yaitu Retna Rosmanita Situmorang dan Walman Siahaan dari PDS.[6]

Hal ini dapat kita lihat pada argument dari PDS. PDS menilai,  “ Berdasarkan keyakinan kami  NKRI adalah Negara berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan Negara agama yang terdiri dari lebih 500 etnis”.[7] Namun meskipun menolak membahas RUU PS, Retna tetap minta untuk ikut menjadi anggota panitia kerja. “ Saya sudah minta izin pak ketua”  ujar Retna ketika ditanyai oleh ketua Komisi apakah akan tetap ikut PANJA.[8]

Kepedulian Anggota  Komisi XI DPR RI Terhadap Perbankan Syariah

Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2006, telah dilakukan sebanyak empat kali persidangan, sedang pertama digelar pada hari selasa tanggal 9 Mei 2006 yang diadakan dengan pihak DSN MUI dan Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia, maka tercatat dari 52 oarng Anggota Komisi XI hanya 7 orang atau 13,46% yang berkomentar yaitu : Harry Azhar Aziz Golkar, M Yasin Kara,  Drajat Hari Wibowo dan Marwoto Mintiharjono dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dari PDIP.

Pada rapat selanjutnya yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2006 dengan menghadirkan Deputi Gubernur BI, tercatat hanya 9 orang bersuara atau 17,3% yaitu: Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dan Amin Said dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dari PDIP, Walman Siahaan dari PDS, Fera Febrianti dari Demokrat.

Pada rapat dengar dengar pendapat ke tiga dengan pihak ASBISINDO, Rabu tanggal 17 Mei 2006 tercatat hanya 8 oarng yang bersuara atau 15,3% yaitu: Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Andi Rahmat  dan Nur Sanita Nasution dari PKS,  Ari Wijanarko dari PKB, Yunus Yosfiah dan Habil Marati dari PPP, Dudhie Makmun dari PDIP.

Pada rapat keempat 11 Juli 2006 dengan menghadirkan para pakar Ekonomi Islam tercatat hanya 9 orang yang bersuara atau 17,3% yaitu Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dan I Gusti Agung dari PDIP, Retna Rosmanita Situmorang dari PDS.

Dari rekaman empat kali persidangan berlangsung ada sebanyak 18 orang atau 34,6% anggota Komisi XI yang berkomentar dan bertanya memberikan usulan serta tanggapan, dari 18 orang yang melakukan komentar hanya 8 orang atau 15,3% , mereka adalah Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara dan Drajat Hari Wibowo dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah dari PPP, Igusti Agung dari PDIP, Retna Rosmanita Situ Morang dari PDS.[9]

Tingkat keaktifan dan keseriusan Anggota Komisi XI DPR RI dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

Frasi Jumlah Anggota Jumlah yang Aktif Prosentasi
Golkar 12 orang 1 orang 8,3%
PAN 5 orang 2 orang 40%
PDS 2 orang 1 orang 50%
PPP 6 orang 1 orang 16,6%
PKB 5 orang 1 orang 20%
PKS 4 orang 1 orang 25%
Demokrat 6 orang 0
PBR 1 orang 0
Pelopor 2 orang 0
PDIP 9 orang 1 orang 11,15%
Total 52 orang 8 orang 15,3 %

Sumber: Dokumen rapat dengar pendapat komisi XI tahun sidang 2006.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perumusan RUU Perbangkan Syariah

1. Pengaruh tekanan dari luar

Tekanan dari luar yang dimaksud adalah yang datang dari luar lingkaran pengambilan keputusan. Namun dengan segala penyebabnya kemudian mempunyai pengaruh yang cukup menentukan dalam proses perumusan kebijakan, tekanan demikiann dapat saja berasal dari individu, kelompok, atau organisasi social polotik ekonomi dan kesosial kemasyarakatan.

2.  Adanya kecenderungan para anggota komisi XI yang mengikuti kebiasaan para pendahulunya (konservatif)

Pergantian pimpinan belum tentu mengubah secara fundamental subtansi dan arah kebijakan yang ada, apalagi jika pergantian tersebut lebih lemah dibandingkan pendahulunya. Oleh karena itu terdapat kecenderungan para pemimpin baru untuk lebih bersifat konservatif dan mengikuti atau meneruskan saja berbagai kebijakan yang telah dibut oleh pendahulunya, tanpa banyak melakukan refisi karena takut membuat kesalahan atau kegagalan.

3. Adanya nilai-nilai pribadi dari perumus kebijakan

Faktor ini sangat berkaitan erat dengan upaya untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi, dan kedudukan. Misalnya pada awal perumusan RUU PS Retna Rosmanita Situ Morang dan Walman Siahaan dari faksi PDS mendukung RUU PS tersebut namun, karena mereka berdua beragama Kristen akhirnya pada pembahasaan menjelang akan dipararipurnakan mereka merarik dukungan terhadap RUU tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena pertimbangan politik yang bersangkutan. Sehubung mereka mewakili orang-orang nasrani yang tentunya demi menjaga nama baik mereka dihadapan para pemilihnya, sehingga bila mereka ikut serta dan mendukung regulasi tersebut bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh kelompoknya sehingga pada priode berikutnya kursi mereka terpaksa ditinggalkan karena tidak terpilih kembali menjadi senator.

4. Pengaruh kelompok atau lembaga lain

Di dalam lembaga legislatif pengaruh lembaga atau instansi lain kerap kali berperan dan bahkan tidak jarang menentukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini terutama sekali bila kebijakan yang dibuat memiliki keterkaitan yang erat dengan sekto-sektor lainnya.[10]

Keterikatan UU No.3 Tahun 2006, UU No.10 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 dengan Ekonomi Syariah

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif, yang juga disebut sebagai lembaga politik secara tegas mengakui perjuangan panjang sebagai pihak, terutama umat Islam untuk memperkokoh kedudukan Peradilan Agama dalam sistem hukum Nasioanal. Dalam undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga dapat melihat duaturnya hukum acara yaitu tentang pelaksanaan peraturan-peraturan atau hukum formulirnya.[11]

Eksistensi Peradilan Agama semakin diperkokoh dan mencapai puncaknya ketika terjadi amandemen terhadap UUD 1945.[12]dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 24 ayat (2), tercantum kalimat: ” Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.[13]

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Makamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilam Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu  antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.[14]

Selama ini Peradilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari’ah, maka wawasannya tentang ekonomi syari’ah pun tentu masih terbatas dan termasuk dalam hal baru dari kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah bagi lembaga Peradilan Agama, disamping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan.

Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama, terutama hakim. Dalam hal ini adanya kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai sengketa ekonomi syari’ah menjadi hal yang harus diperhatikan,  karena kewenangan absolute mengenai ekonomi syari’ah semacam ini sebelumnya belum dilaksanakan di Pengadilan Agama lainnya.

Lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka di Indonesia dikenal dua sistem perbankan (dual system banking) yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Sistem operasional Bank Syariah adalah berbeda dengan bank umum lainnya (konvensional). Bank Konvensional lebih kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil semata (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain, sedangkan Bank Syariah menekankan adanya sifat  ta’awun (tolong menolong dalam suka dan duka / kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama “profit and loss sharing” atau “mudlarabah“ dan juga ada pinjaman kebajikan (social)  bagi nasabah yang sangat lemah dengan skim (bentuk pembiayaan) “qordlul hasan” yaitu pinjaman dimana nasabah tidak dibebani sesuatu apapun kecuali hanya mengembalikan pokoknya.

Khusus dibidang perbankan, setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui sistem perbankan syariah disamping perbankan konvensional, maka keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan bank Umum Syariah lainnya serta lembaga keuangan syari’ah pada umumnya semakin kokoh dan kuat karena terdapat pijakan hukum yang pasti. Adanya landasan hukum yang pasti tersebut maka sampai tahun 2004 telah lahir  3 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah (windows) dari Bank Konvensional, 88 Bank Perkreditan Syariah dengan jaringan 102 Kantor Pusat dan 137 Kantor Cabang dan ratusan kantor cabang pembantu[15], disamping itu lahir pula ribuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat  khususnya perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.

Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsip bahkan memarginalkan hukum Islam,[16] sedikit demi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989 diamandemen UU No.3 Tahun 2006  tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998.

Pada Era Reformasi saat sekarang ini disamping GBHN 1999-2004 telah memberikan tempat berlakunya hukum agama (Islam) dalam tata hukum nasional, juga dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 antara lain menyatakan sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, maka kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama pasal 24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan  Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah (UU No.21/2008 Pasal 55 ayat (1) ).

Melihat peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dapat dibilang berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dari pihak manapun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sangat akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.

Kesimpulan

Penerapan hukum Islam dalam kegiatan perbankan/keuangan atau kegiatan ekonomi lainnya yang modern bukanlah pekerjaan yang sederhana.

Dalam konteks seperti di atas, studi mengenai hukum perbankan syariah atau hukum keuangan syariah menjadi suatu studi yang menarik dan menantang untuk dunia hukum di Indonesia dimana hukum positif (hukum yang berlaku) di negara Indonesia berbeda dengan yang berlaku dengan hukum agama (Islam).

Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses “positivisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, hukum syariah diterima oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.

Ringkasnya, perkembangan perbankan syariah banyak ditentukan oleh dinamika internal umat serta hubungan yang harmonis antara umat Islam dan Negara. Iklim politik yang kondusif  ( yang tidak memusuhi) memungkinkan berkembannya perbankan syariah. Selain itu demokkrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik dalam bidang Ekonomi Syariah ditentukan oleh proses integrasi / nasionalisasi gagasan social politik Islam kedalam system dan konfigurasi social politik nasional.

landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah.

Pada dasarnya pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah diupayakan untuk diberlakukan secara “equal treatment regulations” atau prinsip kesetaraan hukum.

Daftar Pustaka

Al-Rasid, Harun,  Naskah UUD 1945 Sesuadah Empat Kali Diubah oleh MPR, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia—UI Press–,2004.

Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001.

Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

Khairu Basya, Kuntum, Sikap Anggota Komisi XI DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, Skripsi S1: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hafez. WordPress.com, Musang Itu Telah Menanggalkan Bulu Dombanya, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

Syadzali, Munawir,  Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1990.

Sukarja, Ahamad,  Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: UI Press, 1995.

Undang – Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Cet ke.1.

Widiana, Wahyu, Beberapa Catatan: Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2004.


[1] Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet II, h. XIII-XIV

[2] Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 9-16

[3] Ahamad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 47-57

[4] Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945. UUD 1945  merupakan konstitusi Negara Indonesia, ini merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah neraga hukum (rechtstaat) yang salah satu cirinya negara harus mempunyai regulasi (UU) yang mengatur disegala bidang.

[5] Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

[6] Retna Situmorang bersama Fraksi PDS dalam rapat kerja dengan mentri keuangan dan mentri agama di DPR. Pada hari selasa 29 Januari 2008, menolak pembahasan RUU PS karena alasan keyakinan yang berbeda dan menyatakan bahwa NKRI itu berdasarkan Pancasila bukan atas dasar agama.

[7] www.Blogpribadi, Andi Rahmat, Milis Keadilan, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

[8] Hafez. WordPress.com, Musang Itu Telah Menanggalkan Bulu Dombanya, artikel ini diakses pada tanggal 12 november 2008.

[9] Dokumen Komisi XI DPR RI Priode 2004-2009.

[10] DPR akui mengembargo  pembahasan regulasi syariah, Koran Tempo 17 Januari 2008.

[11] Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), h.181.

[12] Wahyu Widiana, beberapa Catatan: Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004),h.4

[13] Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesuadah Empat Kali Diubah oleh MPR, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia—UI Press–,2004),h.100

[14] Penjelasan atas Undang – Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006 ), Cet ke.1, h.32.

[15]http://www.badilag.net

[16] http://www.badilag.net

Oleh: Sulis Syakhsiyah Annisa | 12 Agustus 2009

Hukum Islam dan Perubahan Sosial

law I. Perubahan Sosial

Istilah adaptabilitas, segera berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang “tranformasi sosial” istilah ini lebih diperguanakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial.[1]

Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial:

  1. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
  2. Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.[2]

Suatu perubahan dapat diketahui jika ada sebuah penelitian dari susunan kehidupan masyarakat pada suatu waktu dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat dsb.

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Dapat dikatakan kalau konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan, (2) pada waktu berbeda, dan (3) diantara keadaan system sosial yang sama.[3]

Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.[4]

II. Perubahan Dalam Hukum Islam

Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi, dikembangkan dari dua sudut pandang. Pertama mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: (1) hukum dan teologi, (2) hukum dan epistemology. Sudut pandang kedua berasal dari difinisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidintifikasi sebagai system aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.

Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum:

  1. Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolute dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuwensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah.
  2. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam priode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara.
  3. Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.[5]

Dalam literature hukum Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekontruksi, rekontruksi, tarjid, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata-kata islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid  mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyususn kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.[6]

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, social ekonomi dan lainnya.  Menurut para ahli linguistic dan sematik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum islam yaitu al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.[7]

Pendekatan secara historis, untuk memahami sifat dasar hukum Islam telah menyatakan hal-hal sebagai berikut, sebagai ciri khas hukum Islam:

  1. Sifat idealistik
  2. Religious
  3. Kekakuan
  4. Sifat kausistik

III. Ijtihad, ( Intiqa’I dan Insya’I )

Pembaruan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fiqh itu ditulis oleh para fuqaha, dimana masalah baru yang berkembang saat ini belum terjadi.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan atau perubahan hukum Islam terjadi, oleh beberapa faktor:

  1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang baru sangat mendesak untuk diterapkan.
  2. Pengaruh glonalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya.
  3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasioanal.
  4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid tingkat Nasioanal dan Internasioanal.

Perubahan ini sejalan dengan teori Qaul Qadim dan Qaul Jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I, bahwa hukum juga dapat berubah, karena perubahannya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan Maqasyidus syari’ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relative, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah.[8]

Menurut DR Yusuf al-Qardhawi ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi saat ini yaitu:

Ijtihad Intiqa’I,  ialah meneliti ulang hasil ijtihad para ulama dahulu dan secara komprehensif membandingkan dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan kriteria dan kaidah tarjih dan alat pengukurnya. Alat-alat pengukur pentarjihan selain yang telah kita tetapkan, yakni dalil yang kuat, juga pendapat itu:
1. sesuai dengan jaman diperlakukannya.
2. sesuai dengan arti rahmatan li al-’alamin.
3. sesuai dengan prinsip taisir (kemudahan).
4. sesuai dengan kemaslahatan.

Ijtihad Insya’I, yakni mengambil konklusi pendapat baru dalam persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh mujtahid lain. Seperti dalam menghadapi masalah pentingnya penggunaan foto sebagai jati diri. Ada yang menganggap foto itu gambar. Padahal, ada Hadits yang melarang orang menggambar. Maka, ada pendapat baru bahwa foto itu bukan gambar yang dilarang. Karena Nabi melarang gambar membuat bandingan makhluk allah. Sedang foto adalah bayangan refleksi seperti dalam kaca, dan bayangan itu dengan alat modern direfleksikan dalam kertas. Di Qatar, foto itu disebut ‘aks (bayangan). Tukang foto disebut ’akkas. Seperti itu pendapat Syeikh Muh. Bakhit Al Mu’thi.
Jadi, dalam menghadapi masalah kontemporer, kita memang harus berpikir dan melakukan penelitian dan percobaan awal sebagai realisasi ijtihad.[9]

Sehubungan dengan metode ijtihad insya’i ini agar pelaksanaannya efektif dan menghasilkan suatu hokum yang dapat menyelesaikan suatu masalah maka perlu ditegakan ijtihad kolektif (jama’i) karena adanya tutuntan jaman , masalah-masalah terkait dan perelisihan bebagai mazhab. Istihad jama’I memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pembaharuan hokum islam yang di perlukan oleh umat islam pada abad modern ini. Adapun urgensi diantaranya adalah :

1). Menerapkan prinsip syura

2). Lebih seksama dan akurat karena bisa saling memberi, melengkapi, bekerjasama antar ulama mujhahid dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu

3). Dapat mengerti posisi ijma’ dalam arti mampu menggantikan kedudukan system tasyri’ yang untuk saat ini tidak lagi dapat diterapkan karena alasan tidak berfungsinya ijma’ dan ijtihad dalam waktu yang bersamaan, dalam keadaan ini ijtihad jamai akan mengembalikan fitalitas dalam potensi fiqih untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi.

4). Mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuannya.

5). Melindungi ijtihad dari berbagai ancaman yaitu ancaman dari orang-orang yang menjual agama, penerbitan buku-buku dengan fatwa dusta, mendekatkan masyarakat kepada orang-orang durjana dan mengabdi pada musuh-musuh islam.

6). Merupakan solusi bagi permasalahan baru, dimana sekarang masyarakat hidup dalam suasana yang tidak jelas arahnya, banyak permasalahan fenomena yang timbul dan belum pernah terjadi sebelumnya sebagai solusinya perlu dilakukan ijtihad.

7). Merupakan jalan untuk menyatukan umat, sebagaimana diketahui bahwa umat islam sangat mendambakan terciptanya kesamaan persepsi dan kesatuan cara pandang memecahkan segala masalah yang dihadapinya.

8)      Mewujudkan sikap saling melengkapi antar berbagai pendapat para ahli dalam mengambil suatu pendapat hukum.[10]

Daftar Pustaka

Khalid Mas’ud, Muhammad,  Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya: Al-Ikhlas,1995.

Dirdjosiswono, Sodjono,  Sosiologi Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Sztompka, Piotr,  Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Soekanto, Soerjono , Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Manan, Abdul,  Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2006),

Huda, Miftahul,  Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Abdurrachman, Asjmuni,  “ Islam Autentik Menjawab Tantangan Zaman (2)”, artikel ini diakses pada tanggal 11 desember 2008 dari http//http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id/html.


[1] Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), h. 44.

[2] Sodjono Dirdjosiswono, Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 76-77.

[3] Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 3.

[4] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.100-101.

[5] Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,  h. 27.

[6] Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2006), h.  218.

[7] Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 139-140.

[8] Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 226-227.

[9] Asjmuni Abdurrachman, “ Islam Autentik Menjawab Tantangan Zaman (2)”, artikel ini diakses pada tanggal 11 desember 2008 dari http// http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id/html.

[10] Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 243-245.

« Newer Posts

Kategori